Kawasan Berikat merupakan suatu area tertentu di dalam negara yang mendapat pengecualian atas penerapan beberapa ketentuan umum kepabeanan, terutama berkaitan dengan barang impor dan ekspor. Dalam kawasan ini, aktivitas perekonomian seperti pengolahan, pemasaran, pembongkaran, dan penimbunan barang dapat dilakukan dengan lebih leluasa. Pengertian Kawasan Berikat secara luas mencakup konsep fasilitas bagi para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi dan logistik, memanfaatkan insentif fiskal seperti pembebasan atau pengembalian PPN, serta menstimulasi investasi dan ekspor.

Tujuan utama dari pembentukan Kawasan Berikat adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan. Melalui fasilitas kepabeanan yang diberikan, diharapkan dapat menarik investor asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Kawasan Berikat juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan logistik para pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Dasar hukum Kawasan Berikat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 32/PMK.010/2017 tentang Kawasan Berikat. Regulasi ini merupakan panduan penting bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat, mengatur tentang tata cara pengajuan menjadi Kawasan Berikat, hak dan kewajiban pengelola serta pengguna Kawasan Berikat, serta pengawasan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan di dalam kawasan. Melalui kerangka hukum ini, Kawasan Berikat diharapkan dapat beroperasi dengan baik, mendukung kegiatan ekonomi, dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia.