Kawasan berikat merupakan area khusus yang mendapat perlakuan perpajakan berbeda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.04/2011. Regulasi ini adalah revisi dari PMK Nomor 147/PMK.04/2011 yang dikukuhkan dalam rangka mendukung aktivitas industri dengan memberikan insentif fiskal, khususnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015, membentuk fondasi kuat bagi operasional kawasan berikat di Indonesia.

Di lingkungan kawasan berikat, beberapa jenis transaksi terbebas dari kewajiban pembayaran PPN dan PPnBM. Transaksi tersebut mencakup, antara lain, pemasukan barang dari daerah pabean ke kawasan berikat untuk diolah, pemasukan kembali mesin atau moulding yang dipinjam, dan pemasukan barang yang bertujuan untuk diproses dan diekspor. Khususnya, barang-barang yang diimpor ke kawasan berikat untuk diproduksi atau diolah lebih lanjut mendapat pengecualian pajak, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong aktivitas ekspor.

Keuntungan perpajakan juga berlaku pada proses pengeluaran barang dari kawasan berikat, dengan ketentuan tertentu. Misalnya, pengeluaran hasil produk yang menggunakan bahan baku dari luar daerah pabean dan pengeluaran bahan baku atau komponen dalam rangka pekerjaan subkontrak ke kawasan berikat lain atau perusahaan industri terbebas dari PPN dan PPnBM. Perlakuan ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, menarik investasi, dan memacu pertumbuhan industri dalam negeri dengan menyederhanakan regulasi dan mengurangi beban pajak pada aktivitas produksi strategis.