Di Indonesia, perlakuan perpajakan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Kawasan Berikat telah ditata dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.04/2011. Regulasi ini mengupdate dan menyempurnakan ketentuan yang sebelumnya ditetapkan di PMK Nomor 147/PMK.04/2011 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015. Dengan regulasi ini, ada beberapa aktivitas pemasukan barang yang dikategorikan tidak dikenai PPN dan PPnBM, di antaranya adalah pemasukan barang untuk diolah, pemasukan barang hasil produksi, penggunaan bahan baku dari daerah pabean sendiri, dan peminjaman mesin atau moulding.

Lebih spesifik, kawasan berikat menawarkan insentif pajak pada beberapa transaksi penting. Aktivitas tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pemasukan barang dari dalam daerah pabean ke kawasan untuk diolah, barang hasil produksi yang bersifat kerja subkontrak, serta pemasukan kembali alat seperti mesin atau moulding yang dipinjam dari kawasan lain atau perusahaan di dalam daerah pabean. Demikian juga, kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk untuk tujuan ekspor, termasuk pengemas dan alat bantu pengemas yang kemudian menjadi bagian dari hasil produksi, mendapatkan perlakuan pajak yang sama.

Di sisi lain, kegiatan pengeluaran dari kawasan berikat juga mendapat perlakuan pajak yang serupa. Beberapa kegiatan yang tidak dikenai PPN dan PPnBM antara lain pengiriman bahan baku, pengeluaran bahan penolong atau peralatan, dan pengeluaran mesin atau moulding yang dipinjamkan, asalkan barang tersebut akhirnya dikembalikan ke pemberi pinjaman. Kebijakan perpajakan ini bertujuan untuk memperkuat posisi kawasan berikat sebagai pusat industri dan produksi yang berorientasi ekspor dengan memberikan insentif pajak yang menarik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dalam kawasan tersebut.