Kawasan berikat adalah area tertentu di suatu negara yang diperuntukkan bagi kegiatan ekspor impor barang, beroperasi di bawah pengawasan ketat dan peraturan kepabeanan yang spesifik. Tujuan utama dari kawasan berikat ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan memberikan berbagai kemudahan, seperti penundaaan atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, hingga aspek pajak lain yang terkait. Melalui fasilitas ini, perusahaan dapat menyimpan barang impor tanpa harus langsung membayar berbagai kewajiban pabean dan pajak yang biasanya dikenakan pada barang impor, hingga barang tersebut siap didistribusikan atau diekspor kembali.

Adapun peraturan yang mengatur tentang kawasan berikat di Indonesia, misalnya, diberikan dalam berbagai regulasi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kebijakan ekonomi dan nealitas perdagangan internasional. Regulasi ini termasuk peraturan pemerintah tentang kawasan berikat, undang-undang kepabeanan, sampai dengan ketetapan pemerintah tentang pajak dan impor. Dasar hukum tersebut menjelaskan secara detail aspek hukum, administratif, serta hak dan kewajiban para pengguna kawasan berikat dalam melakukan aktivitasnya, termasuk prosedur impor, ekspor, penyimpanan barang, dan juga transaksi yang berlangsung dalam kawasan tersebut.

Dengan adanya kawasan berikat, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap aktivitas ekspor impor, mengurangi hambatan perdagangan, serta meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Fasilitas ini tidak hanya mendukung perusahaan besar dengan volume ekspor impor yang tinggi, namun juga UMKM yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang kawasan berikat, peraturan, dan prosedurnya, pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal untuk mengembangkan bisnisnya ke kancah internasional.