Kawasan berikat merupakan area geografis yang berada di dalam suatu negara, di mana barang yang berasal dari luar daerah tersebut diperlakukan sebagai jika barang tersebut tidak berada dalam area kepabeanan suatu negara. Hal ini memungkinkan barang impor untuk disimpan, dikelola, atau diolah tanpa harus membayar bea masuk dan pajak terkait lainnya sampai barang tersebut benar-benar masuk ke pasar domestik. Tujuan utama dari kawasan berikat adalah untuk meningkatkan daya saing industri dan ekspor, memberikan kemudahan logistik, serta mempercepat distribusi barang.

Peraturan mengenai kawasan berikat diatur dalam berbagai regulasi dan undang-undang yang menyediakan panduan tentang operasi dan pengelolaan fasilitas ini. Di Indonesia, dasar hukum tentang kawasan berikat antara lain termuat dalam Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur tentang pemanfaatan kawasan berikat sebagai salah satu fasilitas kepabeanan untuk mendukung kegiatan ekspor impor. Keberadaan kawasan berikat diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor, sekaligus memudahkan proses importasi barang untuk kegiatan produksi.

Dengan fasilitas kepabeanan yang ditawarkan, kawasan berikat memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha, termasuk penghematan PPN/PPnBM, penangguhan bea masuk, hingga kemudahan prosedur impor. Manfaat ini dimaksudkan untuk memotivasi pengusaha dalam meningkatkan volume ekspor dan investasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang kebijakan, mekanisme kerja, serta manfaat dari kawasan berikat sangat penting bagi pelaku usaha yang ingin memaksimalkan potensi bisnis mereka di pasar global.