Kawasan Berikat: Fungsi dan Peraturannya di Indonesia

Kawasan Berikat adalah suatu area dalam negara yang mendapatkan perlakuan khusus, terutama dalam hal pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang-barang impor yang digunakan dalam proses produksi. Kawasan ini diatur dengan ketat oleh pemerintah dan ditujukan untuk mendukung sektor industri melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional sambil memastikan pengawasan yang adekuat atas pergerakan barang impor dan ekspor.

Peraturan tentang Kawasan Berikat berdasarkan perundang-undangan Indonesia mencakup beberapa aspek. Yang utama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta peraturan turunannya. Peraturan ini menciptakan dasar hukum untuk operasional kawasan berikat, termasuk fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam kawasan ini. Fasilitas tersebut antara lain pembebasan dari Bea Masuk, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Artikel Mewah (PAM) untuk barang impor yang diperuntukkan bagi produksi yang hasilnya akan diekspor.

Menjadi bagian dari kawasan berikat memberikan banyak keuntungan