Kawasan berikat adalah suatu area di luar zona pabean yang mendapatkan izin untuk menyimpan, mengelola, atau mengolah barang impor tanpa dikenakan pajak impor ataupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Tujuan utama dari kawasan berikat adalah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional, memajukan industri yang berorientasi ekspor, dan sebagai sarana untuk pembangunan ekonomi nasional. Fasilitas di kawasan berikat mencakup kemudahan dalam proses kepabeanan dan insentif pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

Peraturan mengenai kawasan berikat di Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 2000 tentang Kawasan Berikat. Dasar hukum ini merupakan panduan bagi pebisnis dan investor yang mencari keuntungan dari fasilitas kepabeanan di kawasan berikat. Dengan memahami peraturan ini, para pelaku usaha dapat menavigasi lebih lanjut tentang bagaimana memulai dan mengoperasikan bisnis mereka di kawasan berikat, mulai dari proses pengajuan izin hingga operasional sehari-hari.

Di Indonesia, kawasan berikat menawarkan berbagai keuntungan bagi pelaku usaha, termas