Kawasan Berikat merupakan sebuah area dalam teritori suatu negara di mana penyimpanan, pengolahan, pemasangan, dan pengepakan barang dilakukan dengan pengawasan ketat serta diberikan fasilitas kepabeanan yang khusus. Kawasan ini umumnya digunakan untuk kegiatan ekspor impor barang tanpa terbebani oleh berbagai beban pajak, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yang biasanya dikenakan pada barang-barang yang masuk atau keluar dari sebuah negara. Tujuan utama dari pembentukan kawasan berikat adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor ekspor impor, dengan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan kompetitif bagi pelaku usaha.

Pengertian kawasan berikat secara luas meliputi berbagai aspek, mulai dari fasilitas kepabeanan yang ditawarkan, hingga kepentingan industri yang beroperasi di dalamnya. Kawasan berikat adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menarik investasi asing serta memajukan industri lokal dengan menyediakan beragam insentif, termasuk pembebasan pajak dan kemudahan logistik. Dengan adanya kawasan berikat, perusahaan dapat mengimpor bahan baku dari luar negeri, memprosesnya dalam kawasan, dan kemudian mengekspor produk jadi tanpa harus terkena pajak impor atau ekspor yang tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Dasar hukum untuk kawasan berikat di Indonesia sendiri tertuang dalam berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan dan ekspor impor. Aturan-aturan ini bertujuan untuk men